Ada
pertanyaan kenapa sipil selalu 'dikerjai' militer dalam setiap
pergolakan sosial politik. Sebenarnya anggapan atau penilaian tentang
sipil yang selalu 'dikerjai' militer itu kurang tepat.. ada sesuatu atau
latar belakangnya.
Sesuatu
atau latar belakang itu, kita sering sebut dengan "intervensi" barat
atau AS yang merupakan sebuah kekuatan politik dominan di dunia.
Intervensi barat/AS itu bisa dalam bentuk intervensi langsung yaitu AS
secara aktif dan terbuka memainkan peranannya dalam sebuah negara. Bisa
juga AS memainkan perannya melalui lembaga internasional seperti PBB.
Atau AS memainkan peran sebagai dalang dibelakang layar. Peran AS yang
selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga negara lain ini merupakan
"kebiasaan" atau tradisi yang selalu diperankan oleh AS. AS "selalu
merasa terpanggil" jika ada situasi politik suatu negara yang
khaos/chaos, terjadi pergolakan, pergantian /transisi regim secara
inkonstitusional, kudeta, perang saudara, konflik militer, pelanggaran
HAM masif dan massal dan seterusnya disuatu negara. Konstitusi AS
"mewajibkan" pemerintahnya untuk menjadi polisi dunia dan penegak
keadilan, HAM dan demokrasi di seluruh dunia. "Kewajiban" dan
tanggungjawab itu akan semakin besar jika AS menilai ada kepentingan AS
dan sekutu-sekutunya yang terganggu atau terancam.
Berdasarkan
konstitusi dan kepentingannya itulah (sosial, politik, ekonomi dan
militer), AS akan melakukan intervensi terhadap suatu negara Standard operating procedure (SOP)
intervensi AS sesuai mandat konstitusi sudah baku. Ada
kriteria-kriteria dan prasyarat-prasyarat tertentu untuk masing-masing
jenis atau tingkatan intervensi. SOP pertama tentu saja melalui
mekanisme PBB. Modus ini dipakai utamanya jika negara yang sedang
bergolak merupakan negara yang memiliki aliansi atau afiliasi politik
atau militer dengan kekuatan politik lain selain AS. Misalnya negara
tersebut merupakan anggota NATO, MEE, commonwealth, Liga Arab, uni
afrika, dst. AS tidak bisa langsung masuk intervensi ke negara tersebeut
untuk beraksi. Hal ini selain disebabkan khawatir intervensinya akan
menyebabkan "kemarahan" pihak lain, mencegah eskalasi konflik yang
meluas, juga menghindarkan AS dari kecaman dari pihak-pihK lain yANg
tidak suka dengan intervensi AS itu. Juga terkait dengan biaya
"perang/intervensi" yang akan ditanggung. AS tentu saja tidak mampu
untuk menanggung beban biaya sendiri dalam menyelesaikan setiap
konflik/pergolakan politik.
Sejarah
membuktikan bahwa AS menglami kebangkrutan ekonomi dan utang yang luar
biasa besar agar "intervensi militer" secara langsung ke Irak dan
Afghanistan. Oleh sebab itu, intervensi AS ke negara-negara bergolak,
harus dilakukan secara cerdas dan disesuaikan dengan banyak faktor.
Analisanya komprehensif.
Khusus
untuk RI, AS sudah punya pola atau modus yang teruji keberhasilannya.
Untuk RI, AS pasti menggunakan strategi intervensi tak langsung.
Strategi intervensi tak langsung atau dikenal dengan nama Asymetric Warfare strategy.
Operasi ini bukan dikomandoi oleh pentagon tetapi CIA atau Central
Intellegent Agency adalah salah satu badan intelejen AS yang boleh
beroperasi di seluruh dunia di luar AS.
Satu lagi badan intelelejen AS yang sangat besar dan berkuasa adalan NSA atau National Security Agency.
NSA lebih besar dari CIA tapi fokusnya untuk menjaga keamanan negara AS
dari ancaman musuh atau kekuatan asing. Beda dengan CIA yang fokusnya
untuk menjalankan kepentingan AS diluar. Kembali ke Asymetric Warfare Strategy (AWS) yang dijalankan CIA. Modus AWS ini telah terbukti berhasil di RI saat G30S dan reformasi 98.
Saat
itu, AS melihat bahwa di RI sedang terjadi pergolakan politik yang
berpotensi menjatuhkan regim yang berkuasa dan munculnya regim baru.
Sebelum AS intervensi, akan ada analisa dulu terkait degan posisi regim
berkuasa dan posisi regim yang berpotensi untuk menggantikannya. Tentu
saja semua terkait dengan kepentingan AS. Mana yang lebih menguntungkan
AS. Ikut membantu jatuhkan regim atau mempertahankannya.
Jika
regim yang akan tumbang adalah sekutu AS, maka regim yang
menggantikannya harus juga merupakan sekutu AS. Jika regim pengganti
tidak sejalan dengan kepentingan AS, maka operasi AWS akan diperluas dgn
membelokan "regim" yang akan berkuasa. AS akan mencari "tokoh" lain
didalam pihak oposisi yang bisa "diorbitkan" untuk menyaingi "tokoh"
oposisi terkuat yang dinilai tidak sejalan. Tokoh terkuat itu nantinya
perlahan-lahan akan "dihabisi" baik secara langsung (dibunuh/ terbunuh)
atau secara tidak langsung dengan menggerogoti legitimasi moral dan
politiknya.
Hal
ini terjadi pada di RI saat reformasi 98. Suharto yang merupakan sekutu
terdekat AS di Asia Tenggara dinilai bakal jatuh. Sebenarnya AS punya
kemampuan untuk mempertahankan Suharto. Tetapi, AS menilai Suharto bukan
lagi "asset" yang layak dipertahankan. Suharto saat itu sudah terlalu
dekat dengan kelompok Islam. AS menilai kedekatan dan hubungan Suharto
dengan Islam sudah sangat dalam dan dapat membahayakan. Maka AS
mengambil sikap untuk menyingkirkan Suharto dan mempercepat
kejatuhannya. AS sangat paham bahwa kekuatan utama Suharto adalah ABRI.
Menjatuhkan Suharto harus terlebih dahulu menghancurkan ABRI utamanya
TNI AD. AS juga paham bahwa kekuatan inti TNI AD ada pada Kopassus.
Kopassus
yang pada saat itu dikuasai oleh Prabowo Subianto yang juga menantu
Suharto. Sebab itu AS pertama-tama melalui AWS akan hancurkan kopassus.
Kesempatan AS menghancurkan Suharto qq. TNI AD qq Kopassus mendapatkan
momentum yang tepat karena isu HAM terkait penculikan aktivis-aktivis
kiri.
Saat
itu tokoh-tokoh reformasi juga mengusung isu penegakan HAM melalui
tuntutan proses hukum dan keadilan terhadap para pelakunya. Kita
mengetahui bahwa yang menjadi sasaran tuntutan publik pada saat itu
adalah Suharto cq. Kopassus cq. Prabowo cq. Ti, mawar sebagai pelaku.
Meskipun faktanya adalah penculikan dan pembunuhan para aktivis radikal
kiri itu sebenarnya policy tak resmi regim Suharto. TNI terlibat.
Namun,
kepentingan AS dan operasi AWS CIA di RI tidak semata-mata hanya
hancurkan Suharto tetapi juga TNI dan Prabowo. CIA tidak menghendaki
Prabowo muncul ke permukaan dan menggantikan kedudukan Suharto. AS dan
CIA sudah mengetahui persis orientasi politik Prabowo. Kedekatan dan
hubungan mesra Islam dengan Suharto sejak era awal 90an dirintis dan
pelopori oleh Prabowo sebagai menantu Suharto.
Prabowo
yang berasal dari keluarga sekuler, bapak kejawen, ibu katolik, lebih
memilih mendukung kelompok Islam utk mengimbangi kekuatan dan pengaruh
LB Murdani yang menjadi rivalnya di tubuh TNI. Melalui seorang tokoh
spritual islam, Prabowo berhasil mendekati ibu Tien suharto dan Suharto
sendiri. Berkat bantuan Prabowo dan tokoh spiritual Islam itu Suharto
dan Tien Suharto menjadi Islam. Hubungan yang mesra antara Suharto dan
kelompok Islam menjadi pintu masuk untuk kekuasaan yang lebih besar bagi
Habibie melalui ICMI nya. Sedangkan Prabowo sukses mendudukan
jendral-jendral kelompok Islam dalam berbagai posisi strategis di tubuh
TNI. Kekuasaan Prabowo berhenti membesar ketika Tien Suharto meninggal.
Akses Prabowo ke suharto dihalang-halangi Tutut Suharto yang terpengaruh
agenda Hartono cs. Singkatnya, Prabowo pada saat itu mendapatkan labeling pro Islam oleh AS dan CIA. Posisi Prabowo dinilai sama dengan posisi Suharto.
Sebab
itu, ketika terjadi isu dan propaganda bahwa Prabowo berada dibalik
kerusuhan Mei dan akan kudeta regim Habibie, Habibie yang naif secara
politik langsung percaya dan tidak memberikan Prabowo akses atau
kesempatan untuk mengklarifikasi. AH Nasution yang mencoba beri bantuan
penjelasan kepada Habibie dan memberi dukungan penuh kepada Prabowo pun
tidak dapat mempengaruhi sikap Habibie yang memang sudah "diracuni" oleh
Wiranto cs & tokoh-tokoh politik yang cenderung "oposan" dengan
Prabowo. Juga adanya alergi politik terhadap segala sesuatu yang berbau
cendana.
Amin
Rais sebagai pemimpin gerakan reformasi sebenarnya paham betul terhadap
posisi Prabowo. Tapi Amin gamang tentukan sikap. Dia tak mau
konfrontasi langsung denganWwiranto untuk menghindarkan front
pertempuran yang terlalu lebar yang sulit dia kontrol nantinya. Amin
main dua kaki.
Singkatnya, melalui asymetric warfare strategy,
CIA atau AS berhasil menjatuhkan Suharto, menghancurkan Prabowo dan
mendelegetimasi Amien. AS melalui CIA dan AWS nya berhasil juga
mendudukan SBY sebagai presiden RI. Tokoh-tokoh yang kurang sejalan
dengan AS tak akan direstui berkuasa.
AWS
itu sendiri adalah bentuk intervensi AS ke negara-negara tertentu
seperti RI dengan cara memanfaatkan, menunggangi dan memanipulasi
kekuatan-kekuatan formal dan informal di Indonesia agar menjalankan
agenda dan misi politiknya secara sadar dan sengaja ataupun secara tidak
sadar. Infrastruktur politik seperti partai, ormas, kelompok profesi,
ulama, kelompok penekan, kelompok kepentingan, pers/media, LSM,
mahasiswa dst secara halus dan tidak disadari, CIA membuat opini, isu,
penggalangan massa dan operasi gerakan tanpa disadari oleh para tokoh
atau pelaku.
CIA
melalui AWS ini membanjiri publik dengan hujan informasi-informasi yang
campur aduk. Info benar, info salah dan info titipan sesuai dengan
agenda AS secara tidak langsung CIA juga mendekati para tokoh-tokoh
utama melalui tangan-tangan mereka disini. Tangan-tangan mereka bisa
merupakan orang per orang. Lembaga-lembaga seperti, media, LSM,
kedubes-kedubes dan diplomat-diplomat yang sengaja menjalankan agenda
CIA tersebut. Dengan kepungan informasi dan penciptaan opini tersebut.
Para
tokoh utama gerakan secara tidak sadar atau secara terpaksa ikut
menjalankan agenda CIA. Rakyat pun terkecoh. Kunci dari AWS ini adalah
penguasaan informasi dan pembentukan opini. Opini itu sendiri
pengertiannya adalah pendapat atau persepsi publik thdp suatu isu. Tidak
ada kekuatan lain yang dapat menglahkan opini kecuali kekuatan militer.
Sedangkan kekuatan militer pada sistem demokrasi tidak diperkenankan
atau diharamkan. Tindakan militer/ aksi polisionil yang represif malah
akan menimbulkan masalah baru /kontraproduktif. Sebab itu, masyarakat/
publik harus diperkuat dalam skema pemberdayaan masayarakay sipil atau
madani sehingga mampu skeptis terhadap opini.
Nah,
kembali ke intervensi AS. Saat ini AS tidak melihat adanya urgensi dan
kebutuhan untuk ikut campur/intervensi dalam politik domestik RI, regim
SBY adalah regim sekutu AS. SBY sendiri sangat patuh dan selalu jaga
kepentingan AS di Indonesia. Bahkan SBY akui AS sebagai negara keduanya.
Oleh sebab itu, jangan bermimpi AS akan ikut mendorong kejatuhan SBY
meskipun misalnya rakyat sudah sangat tidak puas atau kecewa pada SBY.
Gerakan-gerakan
yang berkembang dimasyarakat sekarang ini murni dari kekuatan lokal dan
akan sulit untuk menjatuhkan SBY meskipun ada isu BBM sebagai pintu Trigger
atau pemicu eskalasi gerakan demo juga seperti jatuhnya korban dari
pihak demonstran juga akan sulit, krn SBY sudah perintahkan kepada
aparat agar menghadang gerakan demonstrasi tanpa senjata dan peluru.
Sekian, terima kasih.
sumber: @TrioMacan2000
